Pernyataan tersebut disampaikan Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026), menyusul pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Gibran mengaku menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait persoalan yang tengah menyeret namanya ke dalam dinamika politik nasional.
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran.
Gibran bahkan menyebut Prabowo telah dianggapnya seperti sosok ayah sendiri.
"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," katanya.
Salah satu saran yang disampaikan Prabowo, menurut Gibran, adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran menyebut dirinya diminta menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (S-1). Selain itu, ia juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung.
![]() |
| Wapres Gibran Rakabuming memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11/2026) |
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ungkapnya.
Menurut Prasetyo, pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung di Jakarta pada Selasa pagi.
Prasetyo juga menegaskan bahwa Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut. Dalam pertemuan itu, Presiden justru memberikan sejumlah saran, termasuk kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.
Polemik yang menyeret Gibran berkaitan dengan persoalan dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Persoalan tersebut kembali mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan dokumen pendidikan tersebut. Situasi ini kemudian memunculkan dinamika politik di parlemen, termasuk dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
Di tengah perkembangan tersebut, pernyataan Gibran mengenai keinginannya agar polemik tidak berlangsung berkepanjangan menjadi perhatian publik.
Namun, hingga pernyataan tersebut disampaikan, niat pengunduran diri yang diungkapkan kepada Presiden belum dapat disamakan dengan pengunduran diri yang telah resmi berlaku. Proses dan kepastian status jabatan Wakil Presiden tetap perlu merujuk pada mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.(Red)
.png)
.png)
