.gif "BERNAS TV")
.gif)
JAKARTA | BERNASTV – Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian publik setelah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Gibran dan Prabowo yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pembicaraan keduanya turut membahas dinamika yang berkembang menyusul persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menjadi sorotan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Namun, Prasetyo menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak bisa dimaknai sebagai keputusan resmi pengunduran diri. Ia juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat Gibran untuk mundur.
Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Wakil Presiden terkait persoalan yang sedang dihadapi.
.png) |
| Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. |
"Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," jelas Prasetyo.
Gibran Pilih Tempuh Jalur Hukum
Setelah pernyataan Mensesneg menjadi perhatian publik, Gibran akhirnya memberikan penjelasan mengenai pertemuannya dengan Presiden Prabowo.
Ia menyatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait dinamika yang berkembang. Gibran juga mengaku tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Menurut Gibran, Presiden Prabowo telah memberikan sejumlah masukan, termasuk agar dirinya tetap memperjuangkan pembuktian dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Salah satu langkah yang disebutkan adalah menghadirkan dokumen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi dalam proses di PTUN.
Selain itu, Gibran menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung.
Ia juga menyebut Prabowo sudah seperti sosok ayah bagi dirinya dan memberikan banyak saran dalam menghadapi persoalan tersebut.
Persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali mencuat setelah Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Dokumen penyetaraan pendidikan itu sebelumnya digunakan sebagai salah satu persyaratan administratif Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran sebelumnya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Dalam pertimbangannya, MK juga menyinggung tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai dokumen kelulusan atau penyetaraan pendidikan yang dipersoalkan.
Perkembangan putusan kedua lembaga peradilan tersebut kemudian memunculkan kembali perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonan wakil presiden.
Belum Ada Kepastian Pengunduran Diri
Di tengah berkembangnya persoalan tersebut, penting untuk membedakan antara penyampaian niat mengundurkan diri dan pengunduran diri yang telah resmi dilakukan melalui mekanisme ketatanegaraan.
Hingga pernyataan yang disampaikan pada Selasa (10/11/2026), informasi yang disampaikan pemerintah baru sebatas adanya niat Gibran untuk mundur dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo.
Belum terdapat pernyataan resmi bahwa Gibran telah berhenti atau diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden RI.
Perkembangan selanjutnya kini bergantung pada langkah hukum yang akan ditempuh Gibran, proses ketatanegaraan yang berlaku, serta bagaimana lembaga-lembaga negara menyikapi persoalan tersebut.
Publik pun menanti apakah polemik dokumen pendidikan ini akan diselesaikan melalui jalur hukum atau berkembang lebih jauh menjadi persoalan politik dan konstitusional di tingkat nasional.
Satu hal yang kini menjadi perhatian: niat mundur telah disampaikan, tetapi kepastian status jabatan Wakil Presiden masih menunggu perkembangan berikutnya. (Red)
