Kegiatan yang berlangsung di Antarasa Resto, Tanjungpandan Selasa Malam (10/11/2026), tersebut digelar bersamaan dengan Zoom Meeting bersama Pengurus Pusat APERSI dan seluruh jajaran pengurus APERSI se-Indonesia.
Mengusung tema "Membangun Hunian – Menghidupkan Kawasan", peringatan HUT ke-28 ini dihadiri Ketua DPD APERSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) periode 2025–2030, Gunawan Tjen, Ir. Ari Suhardono selaku Ketua Forum Pengembang Belitung, Alfariz Prajnawira dari Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tanjungpandan beserta jajaran, serta para pengembang perumahan se-Pulau Belitung.
![]() |
| Ketua Forum Pengembang Belitung, Ir. Ari Suhardono |
"Kami berharap APERSI semakin solid dan terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan sektor perumahan. Sinergi antara pengembang, pemerintah, dan perbankan sangat penting agar penyediaan hunian bagi masyarakat dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata," ujar Ari Suhardono.
Ia juga mengajak para pengembang perumahan yang belum bergabung agar menjadi bagian dari APERSI, sehingga komunikasi, koordinasi, dan perjuangan bersama dalam memajukan sektor perumahan semakin kuat.
"Bagi pengembang perumahan yang belum tergabung dengan APERSI, silakan bergabung," tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPD APERSI Babel, Gunawan Tjen, berharap momentum HUT ke-28 APERSI dapat membawa perubahan positif terhadap pertumbuhan sektor perumahan, khususnya peningkatan daya beli masyarakat dan kemudahan berusaha bagi para pengembang.
Ia menyoroti sejumlah persoalan regulasi yang dinilai masih menjadi kendala dalam percepatan pembangunan perumahan di Belitung dan Belitung Timur.
![]() |
| Ketua DPD APERSI Babel, Gunawan Tjen |
"Kita berharap dengan ulang tahun APERSI yang ke-28 ini, pertumbuhan pembelian rumah di Bangka Belitung semakin hari semakin banyak dan sistem regulasi dari pemerintah juga semakin baik ke depannya, seperti perizinan, kuota, PLN, PDAM, serta regulasi-regulasi dari pemerintah pusat," ungkap Gunawan.
Selain perizinan, ia juga menyinggung persoalan proses administrasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menurutnya perlu mendapat perhatian.
Gunawan menjelaskan, kebijakan BPHTB gratis bagi pembeli rumah pada prinsipnya merupakan bentuk kemudahan. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, proses administrasi justru terkadang menjadi kendala bagi pengembang dalam mempercepat transaksi.
"Kalau pembelinya banyak, tentu waktunya menjadi panjang dan lama. Kita berharap regulasi-regulasi di tingkat daerah bisa lebih cepat lagi," katanya.
Gunawan juga berharap pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian terhadap iklim investasi di daerah. Menurutnya, dinamika politik dan ketidakpastian ekonomi dapat memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal.
Karena itu, ia meminta pemerintah turut mempertimbangkan kebutuhan para pelaku usaha dan investor agar pembangunan ekonomi daerah dapat terus bergerak.
Persoalan lain yang menjadi perhatian APERSI adalah keterbatasan modal kerja. Gunawan mengakui, pihak perbankan, termasuk Bank BTN, telah memberikan sejumlah kemudahan pembiayaan bagi pengembang, di antaranya melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan KUR khusus pengembang.
Namun, menurutnya, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah persyaratan dan analisis perbankan yang ketat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang memengaruhi penilaian risiko kredit.
"Dampak ekonomi ini memengaruhi analisa pihak perbankan untuk mengucurkan uang ke pihak pengembang. Itu yang menjadi kendala kita untuk membangun dalam jumlah besar dan banyak karena keterbatasan modal kerja," jelasnya.
Ia berharap dukungan pembiayaan dapat semakin optimal sehingga pengembang memiliki kemampuan lebih besar untuk membangun rumah dan memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
![]() |
| Alfariz Prajnawira, BTN KCP Tanjungpandan |
"Ke depan rekan-rekan kami dari BTN juga sudah melihat bahwa APERSI berkumpul di sini dengan solid. Malam ini khusus untuk APERSI, pasti selalu kita dukung," ungkap Alfariz.
Dukungan BTN tersebut mencakup realisasi pembiayaan konsumen melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), maupun pembiayaan untuk kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan.
"Baik itu dari segi realisasi konsumen-konsumen KPR-nya, dan juga dari segi pembiayaan dan pembangunan, kita siap berkomitmen untuk membantu, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Meski demikian, Alfariz mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen dan koordinasi antara pengembang dengan pihak perbankan dalam setiap pengajuan pembiayaan.
Menurutnya, kelengkapan berkas dan kualitas analisis kredit menjadi faktor penting agar proses pembiayaan berjalan baik serta meminimalkan risiko di kemudian hari.
"Untuk berkas-berkas yang diajukan diusahakan lengkap. Kita saling koordinasi sehingga yang kita hasilkan itu berkualitas, baik dari sisi kreditnya. Karena nanti kalau kualitas kreditnya jelek, dampaknya kembali ke pemohon atau pengembang sendiri," jelasnya.
Peringatan HUT ke-28 APERSI ini menjadi pengingat bahwa pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bangunan fisik, tetapi juga menyangkut pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, pengembangan kawasan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan, mulai dari persoalan perizinan, regulasi, infrastruktur pendukung hingga keterbatasan modal kerja, kolaborasi antara pengembang, pemerintah dan perbankan menjadi kebutuhan penting.
APERSI diharapkan terus menjadi wadah perjuangan dan komunikasi bagi para pengembang agar berbagai hambatan di lapangan dapat disampaikan serta dicarikan solusi bersama.
Dengan semangat "Membangun Hunian – Menghidupkan Kawasan", momentum 28 tahun APERSI diharapkan tidak berhenti pada perayaan, tetapi menjadi dorongan nyata untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, mempercepat pembangunan perumahan, dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. (Red/3W@)

.png)
.png)
.png)

