.gif "BERNAS TV")
.gif)
Penyerahan hibah tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemkab Beltim di Ruang Kerja Bupati Beltim, Jumat (13/11/2026).
.png) |
Bupati Kamarudin bersama Mochamad Syukron Fikri saat
tanda tangan Hibah (Foto : Diskominfo SP Beltim) |
Dokumen BAST ditandatangani Kepala BPBPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mochamad Syukron Fikri, bersama Bupati Beltim, Kamarudin Muten.
Penandatanganan turut disaksikan Sekretaris Daerah Beltim Erna Kunondo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Ester Rumata, Sekretaris DPUPRP2RKP Lukman, Kabid Aset BPKPD Yudi Purwanto, serta Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Beltim Ilannur Fitri.
Total terdapat 14 objek Barang Milik Negara yang diserahkan dalam bentuk infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan.
Hibah tersebut diharapkan tidak sekadar memperjelas status kepemilikan aset, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemeliharaan, pengamanan, serta pengembangan infrastruktur untuk mendukung pembangunan daerah.
Tanggung Jawab Pengelolaan Beralih ke Pemkab
Dengan penyerahan hibah ini, tanggung jawab pengelolaan 14 aset infrastruktur tersebut resmi beralih kepada Pemkab Beltim.
Artinya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan penatausahaan, pencatatan, pelaporan, pengamanan, pemeliharaan hingga pengoperasian aset sesuai ketentuan yang berlaku.
Seluruh kewajiban pengelolaan tersebut nantinya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sementara itu, Kementerian PU berkewajiban menyerahkan dokumen kepemilikan dan perolehan aset, menghapusnya dari daftar barang pengguna, serta menjamin objek hibah dari permasalahan hukum yang berkaitan dengan aset tersebut.
Banyak Aset Infrastruktur Merupakan Peninggalan Lama
Kepala BPBPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mochamad Syukron Fikri, menjelaskan bahwa aset yang diserahkan merupakan infrastruktur lama, di antaranya jalan lingkungan atau jalan kampung serta gorong-gorong.
Sebagian aset tersebut bahkan dibangun sebelum 2007, termasuk infrastruktur yang berasal dari periode 2004 dan 2005.
"Ini aset-aset lama, seperti jalan kampung dan gorong-gorong. Ada yang berasal dari 2007, 2005, bahkan 2004. Aset-aset ini sudah ada sebelum terbentuknya balai," ungkap Fikri.
Menurutnya, proses hibah merupakan tindak lanjut penertiban administrasi aset infrastruktur yang selama ini masih tercatat sebagai Barang Milik Negara di pemerintah pusat.
Dengan penyerahan kepada pemerintah daerah, aset-aset tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara lebih optimal.
Namun, proses pendataan dan penertiban aset infrastruktur lama masih terus berlangsung. Pemeriksaan secara terperinci diperlukan untuk memastikan lokasi, keberadaan, serta kondisi fisik setiap aset.
BPBPK juga terus berkoordinasi dengan perangkat daerah Pemkab Beltim agar proses administrasi dan serah terima terhadap aset lainnya dapat dilanjutkan sesuai ketentuan.
"Masih banyak pendataan aset yang harus dilakukan. Karena aset-aset ini berasal dari tahun-tahun lama, lokasinya harus dicek satu per satu dan lebih detail. Ini masih berproses bersama teman-teman bagian aset di pemerintah daerah," jelasnya.
Jangan Berhenti pada Serah Terima Administrasi
Hibah senilai Rp4,86 miliar ini menjadi tambahan aset daerah yang harus dipastikan keberadaan dan manfaatnya.
Kejelasan status kepemilikan memang penting, tetapi pekerjaan berikutnya justru berada di tangan pemerintah daerah, yakni memastikan seluruh infrastruktur tersebut tercatat dengan baik, terpelihara, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
 |
Foto Bersama dengan Seluruh Tamu Undangan (Foto :
Diskominfo SP Beltim) |
Pemkab Beltim diharapkan dapat memanfaatkan kepastian pengelolaan aset ini sebagai landasan untuk menyusun program pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Dengan demikian, hibah 14 aset infrastruktur tersebut tidak sekadar menjadi penambahan angka dalam neraca kekayaan daerah, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik dan pembangunan Belitung Timur. (Red/3W@)
