.gif "BERNAS TV")
.gif)
Forum yang berlangsung di Resto Pindang Patin Kelekak Usang tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas arah pengelolaan sumber daya timah di Belitung.
Sejumlah unsur yang hadir di antaranya pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perwakilan Unit PT Timah Tbk Wilayah Belitung, Ikatan Perkumpulan Kabupaten Belitung, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pelaku dan pemangku kepentingan pertimahan.
Diskusi dipandu Ir. Suryadi Saman, S.E., M.Sc, Wakil Gubernur Pertama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga dikenal sebagai praktisi pertimahan Indonesia.
Dalam pembahasan tersebut, MPB mengidentifikasi sedikitnya empat persoalan penting yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah dan seluruh pihak terkait.
Persoalan pertama yang mencuat adalah ketimpangan harga imbal jasa produksi bijih timah yang diterima masyarakat penambang antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung.
Perbedaan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut nilai ekonomi yang diterima masyarakat penambang atas sumber daya alam yang mereka hasilkan.
Persoalan ini dinilai perlu mendapatkan evaluasi agar masyarakat penambang di Belitung memperoleh perlakuan dan kepastian yang proporsional dalam sistem tata niaga pertimahan.
Persoalan kedua berkaitan dengan aktivitas penimbunan dan pengangkutan bijih timah yang diduga belum seluruhnya terdokumentasi secara legal, terutama menyangkut kejelasan asal-usul bijih timah.
Aspek legalitas dan ketertelusuran asal bijih menjadi bagian penting dalam tata kelola pertambangan. Tanpa dokumentasi yang jelas, pengawasan terhadap rantai distribusi timah berpotensi menghadapi berbagai persoalan.
Karena itu, transparansi dalam proses pengumpulan, penimbunan hingga pengangkutan bijih timah menjadi hal yang perlu diperkuat.
Belitung Butuh Smelter dan Hilirisasi
Persoalan ketiga yang turut menjadi pembahasan adalah kebutuhan keberadaan smelter serta pengembangan kegiatan hilirisasi timah di Pulau Belitung.
MPB menilai pengembangan hilirisasi perlu didorong agar sumber daya alam yang dimiliki daerah tidak hanya memberikan nilai ekonomi pada tahap produksi bahan mentah.
Keberadaan fasilitas pengolahan di daerah diharapkan dapat membuka peluang peningkatan nilai tambah, memperluas aktivitas ekonomi, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Belitung.
Isu ini menjadi penting karena pengelolaan sumber daya alam semestinya tidak hanya berorientasi pada aktivitas pengambilan hasil tambang, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi jangka panjang bagi daerah penghasil.
Rekomendasi Larangan Pengangkutan Timah Keluar Belitung
Persoalan keempat menyangkut rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai larangan pengangkutan bijih timah keluar dari Pulau Belitung.
Rekomendasi tersebut turut menjadi perhatian dalam forum diskusi. MPB memandang kebijakan tersebut perlu mendapat dukungan sekaligus diperkuat dengan landasan hukum yang memadai.
Tujuannya adalah menjaga kedaulatan sumber daya alam daerah serta mendorong agar potensi timah yang berasal dari Belitung dapat memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat setempat.
Namun, implementasi kebijakan tersebut tentu membutuhkan kejelasan regulasi, kewenangan, mekanisme pengawasan, serta koordinasi antarpemangku kepentingan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Belitung Syamsir, S.I.Kom., Kasat Intelkam Polres Belitung AKP Marwan, serta KBO Reskrim Polres Belitung IPDA Dedi, S.H.
Saat dikonfirmasi mengenai sejumlah persoalan yang dibahas dalam forum tersebut, AKP Marwan menyampaikan bahwa hasil diskusi akan diteruskan kepada pimpinan.
"Nanti akan kami laporkan kepada pimpinan," kata AKP Marwan.
MPB berharap forum tersebut tidak sekadar menjadi ajang bertukar pandangan, tetapi dapat menghasilkan perhatian dan tindak lanjut nyata dari seluruh pemangku kepentingan.
Sebab, persoalan pertimahan di Belitung tidak hanya menyangkut aktivitas pertambangan, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, kesejahteraan masyarakat penambang, pengawasan distribusi, serta masa depan ekonomi daerah.
Dengan potensi sumber daya timah yang dimiliki, Belitung membutuhkan tata kelola pertambangan yang transparan, tertib, berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan timah tidak semestinya hanya diukur dari seberapa banyak bijih yang berhasil diproduksi dan diperdagangkan, tetapi juga dari seberapa besar nilai tambah dan manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat daerah penghasil. (Red/3W@)
