Lima Komisioner KI Babel 2026–2030 Resmi Dilantik, Tantangan Transparansi Publik Menanti

PANGKALPINANG, BERNASTV – Lima anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2026–2030 resmi dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Senin (2/11/2026).

Pelantikan tersebut menjadi awal bagi kepemimpinan baru Komisi Informasi Babel dalam mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi publik sekaligus memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik dapat terpenuhi sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Lima komisioner yang dilantik yakni Nova Rebina Tarigan, Edy Yusmanto, Rudi Satriadi, Luksin Siagian, dan Aswandi.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, yang mewakili Gubernur Hidayat Arsani.

(Foto : Biro Adpim Setda Prov Babel)

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekda, para komisioner diingatkan agar menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Gubernur menegaskan, Komisi Informasi memiliki posisi strategis dalam memastikan keterbukaan informasi publik berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, lembaga ini memiliki peran strategis untuk memastikan keterbukaan informasi publik berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa transparansi informasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, para komisioner diharapkan mampu mendorong kepatuhan badan publik sekaligus menyelesaikan sengketa informasi secara adil dan profesional.

Gubernur menambahkan, Pemerintah Provinsi Babel berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Untuk itu, seluruh perangkat daerah dan badan publik diminta menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja.

"Selain membangun komunikasi yang baik, badan publik juga diharapkan memberikan pelayanan informasi secara responsif dan bertanggung jawab," jelasnya.

Keterbukaan informasi, menurutnya, merupakan salah satu pilar penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Karena itu, komisioner yang baru dilantik diharapkan mampu mendorong kepatuhan badan publik dalam memberikan pelayanan informasi sekaligus menyelesaikan sengketa informasi secara adil dan profesional.

Tantangan Besar Mengawal Transparansi

Pergantian kepemimpinan Komisi Informasi Babel bukan sekadar agenda pergantian pejabat atau pengisian jabatan kelembagaan. Lebih dari itu, masyarakat menaruh harapan agar keberadaan lembaga tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas keterbukaan informasi di lingkungan pemerintahan maupun badan publik lainnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto

Sebab, keterbukaan informasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui keberadaan situs resmi, publikasi kegiatan, atau penyampaian informasi seremonial. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana badan publik mampu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara terbuka, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks tersebut, Komisi Informasi memiliki pekerjaan penting untuk memastikan hak masyarakat tidak berhenti sebagai norma dalam undang-undang, tetapi benar-benar terlindungi dalam praktik pelayanan publik.

Gubernur juga mendorong KI Babel memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh badan publik, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital.

Seluruh perangkat daerah dan badan publik diharapkan menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif.

Edy Yusmanto Terpilih sebagai Ketua KI Babel

Sehari setelah pelantikan, Komisi Informasi Babel langsung menggelar rapat pleno internal untuk menentukan pimpinan dan pembagian bidang tugas komisioner periode 2026–2030.

Edy Yusmanto, Ketua Komisi Informasi Babel 2026-2030

Hasil rapat pleno pada Selasa (3/11/2026) menetapkan Edy Yusmanto sebagai Ketua Komisi Informasi Babel, sedangkan Rudi Satriadi dipercaya menjabat Wakil Ketua.

Sementara itu, pembagian bidang tugas ditetapkan sebagai berikut:

Edy Yusmanto – Ketua Komisi Informasi Babel.
Rudi Satriadi – Wakil Ketua Komisi Informasi Babel.
Nova Rebina Tarigan – Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.
Luksin Siagian – Komisioner Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola.
Aswandi – Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik.

Rapat pleno tersebut menjadi langkah awal penguatan kelembagaan dan konsolidasi internal untuk membangun soliditas antarkomisioner.

Dengan terbentuknya kepemimpinan baru, masyarakat kini menunggu langkah konkret KI Babel dalam memperkuat keterbukaan informasi, terutama memastikan setiap badan publik menjalankan kewajibannya secara konsisten.

Independensi, integritas, dan keberanian dalam menjalankan fungsi kelembagaan akan menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan kepengurusan baru ini.

Pada akhirnya, keberhasilan Komisi Informasi bukan semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan sosialisasi atau agenda kelembagaan, melainkan dari sejauh mana masyarakat benar-benar memperoleh hak atas informasi publik.

Transparansi harus menjadi praktik nyata, bukan sekadar slogan.

(Red/3W@)