.gif "BERNAS TV")
.gif)
JAKARTA,BERNASTV – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengguncang institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Bareskrim Polri resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access).
Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (03/11/2026).
 |
| Kabareskrim Polri Komjen (Pol) Asep Safrudin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim, 03/11/2026 |
Ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Pengumuman ini menjadi perhatian serius karena perkara yang diusut menyangkut dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden RI serta sejumlah pejabat negara dan tokoh masyarakat.
Kabareskrim menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan barang bukti.
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
Dalam periode itu, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum dan tata cara penyadapan di lingkungan Polri.
Fakta yang terungkap dalam penyidikan semakin menjadi sorotan. Penyidik menemukan sejumlah nomor telepon yang diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap tanpa memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Salah satu nomor yang menjadi sasaran dugaan penyadapan tersebut adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Tidak hanya Presiden, penyadapan ilegal itu juga diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran prosedur internal kepolisian. Perkara tersebut menyentuh persoalan serius mengenai perlindungan privasi, penyalahgunaan kewenangan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum.
Data Hasil Sadapan Diduga Dihapus
Penyidik juga mengungkap dugaan upaya penghilangan jejak melalui penghapusan file hasil penyadapan pada sistem LIMS sekitar Oktober 2026.
Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan rekam jejak aktivitas penyadapan yang sebelumnya berlangsung.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang ahli. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.
Barang bukti tersebut akan menjadi bagian dari proses pembuktian untuk mengungkap secara lebih menyeluruh dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan.
Tiga Tersangka Ditahan
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mabes Polri, Jakarta.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 258 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.
Sementara itu, Polri menegaskan dugaan tindakan tersebut merupakan perbuatan oknum dan bukan kebijakan institusi.
Namun, penegasan tersebut tentu tidak menghilangkan pentingnya pengusutan secara transparan, menyeluruh, dan profesional.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi komitmen pembenahan internal Polri. Sebab, ketika sistem penyadapan yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru diduga disalahgunakan, publik berhak mempertanyakan bagaimana pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban penggunaan kewenangan tersebut dijalankan.
Lebih jauh, masyarakat tentu menunggu pengungkapan siapa yang memberikan perintah, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, serta apakah masih ada pihak lain yang terlibat.
Transparansi menjadi kunci. Pengusutan perkara ini tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tiga tersangka. Seluruh fakta harus dibuka sesuai proses hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga. (Red/3W@)
