APDESI Belitung Desak BPS Libatkan Pemerintah Desa, Data Desil Bansos Jadi Sorotan

PANGKALPINANG, BERNAS TV – Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Belitung meminta agar pemerintah desa dilibatkan secara aktif dalam proses pemutakhiran dan verifikasi data desil masyarakat yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial dan bantuan pangan dari pemerintah pusat.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan APDESI Kabupaten Belitung dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Pangkalpinang, Senin (12/10/2026). APDESI menilai, keterlibatan pemerintah desa penting untuk memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.

Ketua APDESI Kabupaten Belitung, Yahya S.E., mengatakan pemerintah desa memiliki pemahaman langsung mengenai kondisi warganya, termasuk masyarakat yang masih membutuhkan bantuan, tetapi berpotensi tidak lagi terdaftar sebagai penerima akibat perubahan klasifikasi data desil.

“Pemerintah desa harus dilibatkan dalam pemutakhiran dan evaluasi data. Desa mengetahui secara langsung kondisi masyarakat, terutama warga yang benar-benar membutuhkan bantuan,” ujar Yahya kepada media.

Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS), baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dalam proses pendataan, verifikasi, hingga evaluasi data masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan dapat didukung informasi yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi faktual.

Data Desil Berubah, Akses Bantuan Bisa Terdampak

Yahya menyoroti adanya keluhan masyarakat yang sebelumnya rutin menerima bantuan sosial, tetapi kemudian tidak lagi tercatat sebagai penerima setelah penetapan atau perubahan data desil.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan, terutama ketika perubahan status dalam data dinilai tidak sejalan dengan keadaan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Ketua APDESI Kabupaten Belitung, Yahya S.E.

“Ketika masyarakat masuk dalam desil yang dianggap lebih tinggi, mereka bisa kehilangan akses terhadap bantuan yang sebelumnya diterima. Padahal, kondisi ekonomi mereka belum tentu berubah,” ungkapnya.

Ia menilai, persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama. Proses pendataan tidak cukup hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga perlu mempertimbangkan hasil verifikasi kondisi riil masyarakat agar potensi ketidaksesuaian dapat diminimalkan.

Menurut APDESI, data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya berpotensi menimbulkan persoalan dalam penyaluran bantuan. Masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pemerintah dikhawatirkan kehilangan akses bantuan, sementara tujuan utama program tersebut adalah membantu warga sesuai kriteria yang ditetapkan.

Kepala Desa Kerap Menjadi Sasaran Keluhan

Persoalan data desil juga berdampak langsung terhadap pemerintah desa. Yahya mengungkapkan, kepala desa dan perangkat desa kerap menjadi tempat masyarakat menyampaikan keluhan ketika nama mereka tidak lagi tercantum sebagai penerima bantuan.

Padahal, penetapan data desil bukan sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah desa. Situasi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah desa yang menentukan perubahan status maupun kelayakan masyarakat sebagai penerima bantuan.

“Selama ini masyarakat sering menyalahkan pemerintah desa ketika bantuan tidak lagi mereka terima. Padahal, data yang menjadi dasar penetapan tersebut bukan sepenuhnya berasal dari desa,” jelas Yahya.

Karena itu, APDESI mendorong agar unsur kewilayahan, termasuk RT dan petugas sosial di desa, turut dilibatkan dalam proses pendataan serta verifikasi. Mereka dinilai dapat membantu memberikan informasi mengenai perubahan kondisi ekonomi, jumlah tanggungan, maupun situasi sosial masyarakat di wilayah masing-masing.

Keterlibatan unsur tersebut diharapkan membuat proses pembaruan data lebih terbuka dan mampu mengidentifikasi perubahan kondisi masyarakat secara lebih tepat.

APDESI Minta Mekanisme Pendataan Dievaluasi

Melalui pertemuan dengan DPRD Provinsi Babel, APDESI Kabupaten Belitung berharap aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada instansi terkait, khususnya BPS, untuk menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme pendataan dan pemutakhiran data desil masyarakat.

Yahya menegaskan, sinergi antara BPS, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta unsur masyarakat diperlukan agar data yang menjadi acuan penyaluran bantuan tidak hanya akurat secara administratif, tetapi juga sesuai dengan fakta di lapangan.

Menurutnya, pemerintah desa perlu diberi ruang untuk menyampaikan klarifikasi apabila ditemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi warga. Mekanisme verifikasi dan evaluasi juga perlu diperkuat agar persoalan yang sama tidak terus berulang.

APDESI Kabupaten Belitung berharap keterlibatan pemerintah desa dapat menjadi bagian penting dalam perbaikan tata kelola data penerima bantuan. Dengan data yang lebih akurat, transparan, dan sesuai kondisi masyarakat, penyaluran bantuan diharapkan semakin tepat sasaran sekaligus mengurangi kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah desa.

Aspirasi tersebut menjadi perhatian penting bagi pihak terkait untuk memperkuat koordinasi lintas instansi, sehingga persoalan data desil tidak terus memicu polemik di tengah masyarakat maupun menempatkan pemerintah desa sebagai sasaran keluhan atas kebijakan pendataan yang bukan sepenuhnya menjadi kewenangannya.

Red/3W@