BernasTV, Belitung – Ratusan proyek pembangunan sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seharusnya menjadi fondasi peningkatan kualitas pendidikan anak bangsa. Namun, di balik maraknya pembangunan gedung sekolah dan laboratorium, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru menemukan fakta mencengangkan : Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada puluhan proyek di Dinas Pendidikan yang merugikan keuangan daerah hingga Rp1,2 miliar.
Temuan ini menjadi perhatian serius, terutama bagi Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan di Belitung, yang menjadi salah satu lokasi utama proyek bermasalah. BPK Perwakilan Babel, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025, mengungkap bahwa dari 11 paket pekerjaan yang diperiksa, semuanya mengalami kekurangan volume. Artinya, negara membayar penuh, namun fisik bangunan yang diterima tidak sesuai kontrak.
Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di sektor pendidikan Belitung dan Bangka Belitung secara umum?
Proyek Raksasa, Pengawasan Minim
Data dari BPK menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Pemprov Babel menggelontorkan anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp21,3 miliar untuk Dinas Pendidikan . Namun, dari alokasi besar itu, BPK menemukan kelebihan pembayaran pada 11 proyek.
Beberapa proyek yang menjadi sorotan di wilayah Belitung antara lain:
- Pembangunan Pagar, Kantin, dan Ruang Guru SMAN 2 : Dikerjakan oleh CV IL dengan nilai kontrak Rp1,2 miliar, namun ditemukan kekurangan volume sebesar Rp53 juta.
- Pembangunan Gedung Kantor Permanen Cabdin V : Proyek ini dikerjakan oleh CV BR, dengan kekurangan volume mencapai Rp151 juta.
- Pembangunan Gedung Serbaguna SMAN 2 Tanjungpandan : Dikerjakan oleh CV CUK, kekurangan volume ditemukan sebesar Rp28 juta.
- Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMKN 1 Manggar : Dikerjakan oleh CV BJ, proyek ini mengalami kekurangan volume Rp79 juta.
- Pembangunan Gedung Serba Guna SMAN 1 Manggar : Dikerjakan oleh CV MU, kekurangan volume mencapai Rp160 juta.
"Temuan ini bukan sekadar angka. Ini adalah bukti nyata lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek yang seharusnya menjadi prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia kita".Salah Siapa?
BPK dalam laporannya secara tegas menyebutkan beberapa pihak yang gagal menjalankan fungsinya:
- Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran dinilai kurang optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran .
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak .
- Pejabat Pelaksana )Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan)dianggap lalai dalam mengawasi pekerjaan fisik di lapangan.
Komitmen Perbaikan
Menanggapi temuan ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kepala Dinas Pendidikan menyatakan menerima temuan BPK dan berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola . Bahkan, Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung Timur telah menandatangani MoU dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk memastikan tindak lanjut yang jelas atas setiap temuan.
LHP BPK akan menjadi panduan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan hingga ke daerah terpencil.
Ancaman bagi Masa Depan Anak Bangsa
Bangka Belitung, khususnya Belitung, adalah wilayah kepulauan dengan tantangan akses pendidikan yang kompleks. Anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah yang layak, malah bocor karena kelalaian pengawasan.
Ketika dana pendidikan mengalir deras namun tidak tepat sasaran, yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masa depan anak-anak di Belitung. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas adalah hak dasar, dan negara hadir melalui APBD untuk memenuhinya. Namun, temuan BPK ini menunjukkan bahwa negara masih gagal menjalankan tugasnya dengan baik.
Rekomendasi
- Tindak Tegas Pejabat Lalai : Gubernur dan Inspektorat harus menindak tegas pejabat di Dinas Pendidikan dan Cabdin Belitung yang lalai dalam pengawasan.
- Kembalikan Kerugian Negara : Kelebihan pembayaran Rp1,2 miliar harus segera diproses dan disetorkan kembali ke kas daerah.
- Perkuat Fungsi Cabdin: Cabang Dinas di daerah harus diberikan wewenang dan kapasitas yang cukup untuk mengawasi proyek secara langsung dan independen.
- Audit Kinerja Berkala : BPK perlu melakukan pemeriksaan kinerja secara rutin, bukan hanya kepatuhan finansial, untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di Belitung.
Rls/Red
